MASALAH PERBUKUAN DI INDONESIA:
STUDI KASUS KONTROVERSI BUKU SEKOLAH ELEKTORONIK
Latar Belakang:
Pada tanggal 20 Agustus 2008, Depdiknas meluncurkan program Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau E-Book yang mencakup sejumlah empat ratus tujuh (407) judul buku Buku-buku teks pelajaran ini telah dinilai kelayakan pakainya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai Buku Teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 46 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2008.
Buku-buku teks pelajaran yang telah dimiliki hak ciptanya oleh Depdiknas ini dapat digandakan, dicetak, difotokopi, dialihmediakan, dan/atau diperdagangkan oleh perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum dalam rangka menjamin akses dan harga buku yang terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat dapat pula mengunduh (down load) langsung dari internet jika memiliki perangkat komputer yang tersambung dengan internet, serta menyimpan file buku teks pelajarann tersebut. Untuk penggandaan yang bersifat komersial, harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Melalui Program Masal Buku Murah ini, buku teks pelajaran lebih mudah diakses sehingga peserta didik dan pendidik di seluruh Indonesia maupun sekolah di luar negeri dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar yang bermutu dan terjangkau.
Tak urung, kebijakan pemerintah tersebut segera memicu kontroveri dan memunculkan kembali perdebatan yang sebetulnya sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelum program ini diluncurkan. Langkah pemerintah menelurkan kebijakan Buku Sekolah ataupun Program Masal Buku Murah ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan permasalah perbukuan di Indonesia yang telah berlangsung selama ini. Karena itu, penulis mencoba meneropong permasalahan perbukuan di atas dalam rangka mencari titik temu yang lebih produktif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dalam kerangka itulah, pada tulisan ini penulis mencoba mendiskusikan kembali dengan menggunakan paradigma evaluasi kebijakan yang berbasis pada model CIPP.
A. PERSEPKTIF BUKU SEKOLAH DAN PERBUKUAN DI INDONESIA
BUKU SEBAGAI SUMBER BELAJAR UTAMA
Tak dapat dipungkiri, buku merupakan sumber belajaŗ yang utama dan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Buku sekolah, khususnya buku pelajaran, merupakan media pembelajaran yang memiliki peran dominan di kelas dan menjadi bagian sentral dalam sistem pendidikan (Patrick (1988) dan Altbach (1991) dalam Supriyadi, 2000). Karena buku merupakan alat yang penting untuk menyampaikan materi kurikulum, maka buku sekolah menududuki peranan sentral pada semua jenjang pendidikan. Hasil penelitian Supriyadi (1997) yang dilakukan terhadap 867 SD dan MI di Indonesia mencatat bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku pelajaran di SD berkorelasi positif secara signifikan den hasil belajarnya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi akses siswa terhadap buku pelakaran, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan akses terhadap buku akan meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil studi tersebut sebetulnya konsisten dengan sinyalemen World Bank (1989) yang menegaskan bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku dan fasilitas sekola lainnya berkorelasi positif dengan prestasi belajarnya.
Karena alasan tersebut di atas, maka pemerintah, sebagaimana juga banyak negara lain di dunia, melakukan investasi besar-besaran dan terkadang intervensi- untuk penyediaan buku sekolah. Hingga tahun 2000 tidak kurang dari US$ 355,2 juta telah dialokasikan untuk pengadaan buku SD dan SLTP untuk mencapai rasio 1 buku : 1 siswa.
Di Indonesia terdapat berbagai macam buku sekolah. Buku-buku sekolah tersebut dipergunakan baik sebagai buku pegangan utama siswa dan guru, sebagai suplemen, LKS (lembar kerja siswa), dan buku sumber. serta buku bacaan. Dilihat dari sasarang jenjang kependidikannya terdapat buku sekolah yang diperuntukkan bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA. Sementara itu, pada masing-masing jenjang terdapat sejumlah mata pelajaran yang berbeda-beda. Di SD saja terdapat tidak kurang dari 10 mata pelajaran, yang dapat bertambah jumlahnya dengan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah. Di tingkat SLTP dan jumlah mata pelajaran bertambah dengan dapat dipisahnya IPA dan IPS menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Mengingatnya banyaknya macam buku sekolah, Supriyadi (2000) cenderung membagi buku-buku tersebut secara fungsional (berdasarkan fungsinya dalam pembelajaran) menjadi beberapa bentuk :
1. Buku Pelajaran atau Buku Teks
2. Buku Bacaan
3. Buku Sumber
4. Buku Pegangan Guru
Di SD buku bacaan untuk anak SD dibedakan dari buku sumber untuk guru dan siswa. DI SLTP dan SLTA buku bacaan dan buku sumber sering disebut buku perpustakaan. Buku teks terdiri atas buku teks pokok dan buku teks pelengkap. Buku teks pokok pada masa lalu dikenal juga sebagai buku paket. Sedangkan buku teks pelengkap biasanya biasanya berupa buku terbitan swasta yang dibeli oleh pemerintah ataupun sekolah untuk dipergunakan sebagai pelengkap buku paket. Pada masa lalu buku paket diedarkan secara cuma-cuma ke sekolah. Buku bacaan adalah buku yang dimaksudkan untuk mendorong minat baca siswa. Untuk SD, buku-buku itu sebagian besar disediakan oleh pemerintah melalui Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak SD. Buku sumber adalah buku-buku yang dijadikan referensi oleh guru maupun siswa, terdiri atas kamus, ensiklopedi, dan atlas/peta. Sebagian buku sumber juga diadakan oleh proyek pemerintah, dan sebagian lainnya disumbangkan oleh masyarakat. Buku pegangan guru adalah buku yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada guru dalam mengelola proses belajar mengajar.
PERMASALAHAN UMUM PERBUKUAN
Buku-buku sekolah di Indonesia yang meliputi buku pelajaran, buku bacaan, dan buku sumber menguasai sekitar 65 % pangsa pasar buku di Indonesia. Populasi yang dilayaninya mencapai lebih dari 44,8 juta siwa dan lebih dari 2,6 guru seluruh jenjang Negeri dan Swasta (Data Depdiknas, 2004). Setiap tahunnya ratusan milyar rupiah dana dialokasikan oleh pemerintah untuk pengadaan buku. Tentunya, dana yang dibelanjakan oleh orang tua siswa untuk membeli buku-buku pelajaran tidak kalah besarnya dengan anggaran pemerintah. Dengan potensi pasar perbukuan yang sedemikian besar secara keseluruhan tentunya juga menyimpan potensi permasalahan yang tidak sederhana.
Secara keseluruhan permasalahan perbukuan di Indonesia tergolong sangat kompleks, kompleks karena melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat, mulai dari kalangan penerbit, penulis buku, distributor buku, guru dan birokrasi sekolah, pemerintah daerah dan pusat, serta kalangan lain yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan masalah perbukuan di Indonesia. Peluncuran buku sekolah elektronik menambah stakeholder baru dalam perbukuan, yaitu bisnis informatika. Cakupan permasalahannya pun menjadi tidak sesederhana yang dibayangkan, karena meliputi aspek produksi, kualitas isi, sistem pengadaan dan distribusi, sistem penilaian buku, tingkat perekonomian masyarakat, daya beli buku, eksistensi penulis buku, regulasi pemerintah berkaitan dengan bahan baku kertas, dan lain sebagainya. Kompleksitas permasalahan perbukuan tersebut diperparah lagi oleh banyaknya benturan kepentingan antara berbagai stakeholders perbukuan.
Namun demikian, dalam tulisan yang serba singkat, penulis membatasi beberapa permasalahan umum yang oleh penulis dianggap penting bagi pemenuhan kebutuhan buku sekolah. Tentunya, tulisan ini tidak berpretensi untuk menihilkan aspek permasalahan lainnya. Setidaknya, permasalahanan tersebut dapat dikategorikan pada beberapa permasalahan berikut:
1. Kualitas Buku Sekolah
2. Distribusi buku
3. Daya beli masyarakat terhadap buku sekolah
4. Masa pemakaian buku sekolah
1. Kualitas Buku Sekolah
Buku-buku sekolah di Indonesia sangat beragam jenis dan kualitasnya. Permasalahan kualitas buku tentu saja bukan permasalahan yang sederhana, karena berkaitan dengan kualitas penulisan buku, sistem penilaian buku, dan berbagai regulasi lainnya. Kualitas buku berkaitan dengan kualitas fisik yang secara langsung dipengaruhi oleh faktor produksi, dan kualitas isi buku yang juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Berkaitan dengan kualitas buku sekolah yang sangat bervariasi tentunya menjadi persoalan tersendiri. Berkaitan dengan pengadaan, persoalan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan buku-buku sekolah yang berkualitas dalam jumlah yang besar untuk semua atau sebagian besar siswa, sehingga penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, yang tercermin pada prestasi belajarnya, dapat meningkat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas buku sekolah namun masih terdapat beberapa beberapa kelemahan yang terkait dengan kualitas isi buku sekolah.
Sinyalemen Utomo Dananjaya (Nopember 2008) yang melaporkan hasil penelitian tentang kualitas buku sekolah menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang menyangkut aspek pedagogis dari materi isi buku sekolah, dan bahkan ditemukan pula adanya konten materi yang dapat dikatakan tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Kualitas isi buku juga secara tidak langsung berkaitan dengan remunerasi terhadap penulis, sistem rabat yang menjadi acuan penerbit, regulasi harga bahan baku kertas, dan lain sebagainya.
2. Distribusi buku sekolah memiliki rantai distribusi yang cukup pelik karena melibatkan penerbit, distributor buku, toko buku, guru dan sekolah, serta pemerintah pusat dan daerah. Seringkali terjadi konflik antara berbagai kalangan tersebut. Selama ini buku-buku sekolah diperoleh siswa melalui berbagai cara. Sekolah dan pemerintah turut terlibat mempengaruhi distribusi buku mulai dari sistem penilaian buku, pemberian rekomendasi buku layak pakai, dan penjualan buku di sekolah baik melalui sekolah, guru, maupun koperasi sekolah. Penerbit sendiri, di samping memiliki jaringan sampai ke sekolah juga memiliki jaringan distribusi dengan kalangan distributor dan toko buku. Tak kalah pentingnya, maraknya pembajakan terhadap buku-buku sekolah yang banyak beredar.
3. Daya beli masyarakat terhadap buku sekolah menyangkut kondisi perekonomian orang tua siswa dan harga buku yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan distibusi. Tentunya, juga terdapat perbedaan daya beli masyarakat pedesaan dan perkotaan. Siswa SD/MI di pedesaan, daerah terpencil dan di sekolah swasta memiliki akses yang paling rendah terhadap buku pelajaran, termasuk buku paket yang disediakan oleh pemerintah. Orang tua siswa menanggung beban yang tidak ringan untuk membeli buku pelajaran bagi anak-anaknya. Sebagian orang tua membeli buku secara sukarela sebagai wujud tanggung jawab terhadap anaknya. Sebagian lainnya membeli buku secara terpaksa karena keterbatasan kondisi ekonomi. Menurut hasil penelitian Supriyadi (2000) diperoleh data bahwa bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya pembelian buku, LKS dan alat tulis selama satu catur wulan mencapai 30-35 % dari total pendapatan keluarga per bulan. Sedangkan bagi keluarga mampu hanya 15-15 %. Bagi keluarga di pedesaan, pembelian buku pelajaran merupakan beban terbesar yang harus mereka tanggung, Sementara di perkotaan, alokasi pembelian buku pelajaran masih lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk pembelian alat tulis. Hal ini menyiratkan lemahnya daya beli buku pelajaran siswa di pedesaan.
4. Masa Pakai buku sekolah selama ini cenderung tidak dapat didefinitifkan secara pasti. Seringkali buku pelajaran yang telah digunakan tidak dapat diwariskan pada siswa lainnya. Terlebih dengan sinyalemen di masyrakat “ganti tahun ganti buku”. Terdapat indikasi kuat bahwa aspek ini dipengaruhi juga oleh konflik kepentingan penjualan buku di sekolah.
Perkembangan Kebijakan Perbukuan di Indonesia
Penuntasan wajib belajar mutlak membutuhkan ketersediaan buku pelajaran yang berkualitas. Kenyataannya, pemerintah sendiri tak mampu melaksanakan tanggungjawabnya. Setidaknya hal tersebut bisa terlihat dari dari kebijakan perbukuan termasuk dukungan pembiayaannya. Selama ini kebijakan buku pelajaran sangat dipengaruhi oleh dimensi politik dan ekonomi. Pada era orde baru, pemenuhan buku pelajaran ditanggung pemerintah dan berlaku turun temurun, namun hal itu dilakukan karena adanya kepentingan hegemoni dan indoktrinasi pemerintah terhadap masyarakat. Pengadaan buku pelajaran menjadi hak monopoli pemerintah bekerjasama dengan Balai Pustaka.
Tabel. Kebijakan Perbukuan di Indonesia
Pola pengelolaan buku berganti memasuki tahun 90-an, monopoli Balai Pustaka dihapus dan tata niaga buku diserahkan kepada mekanisme pasar untuk mendorong adanya kompetisi yang adil bagi para penerbit melalui tender. Sumber pendanaan dilakukan pemerintah melalui utang kepada Bank Dunia. Model kebijakan yang berjalan hingga awal otonomi daerah terjadi di indonesia sangat berdampak pada beban biaya yang ditanggung orang tua siswa, karena buku pelajaran sering berganti dan tidak bisa digunakan secara turun temurun.
Pada era ini berbagai masalah penyimpangan mulai banyak terjadi, mulai dari praktek penyuapan penerbit kepada pemerintah, pembelian kertas yang diarahkan kepada perusahaan tertentu hingga maraknya jual beli buku di sekolah. Belakangan ketika informasi tentang berbagai penyimpangan semakin menjadi konsumsi publik, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri No 11 Tahun 2005 tentang larangan praktek jual beli buku di sekolah sekaligus menetapkan buku berstandarisasi nasional yang dapat berlaku selama lima tahun. Untuk mendukung regulasi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS khusus buku dengan pendanaan sebesar 900 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembelian buku yang dibagikan secara gratis kepada sekitar 40 juta siswa dengan asumsi nilai buku sebesar Rp. 22.000,00/ siswa. Sayangnya, ketika kebijakan ini belum maksimal dilaksanakan, terjadi krisis minyak yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi. Pemerintah yang panik akibat terkena dampak krisis kemudian melakukan pengetatan APBN, semua anggaran departemen termasuk Depdiknas dikurangi. Kondisi inilah yang diperkirakan menjadi asal muasal lahirnya kebijakan buku elektronik, indikasinya jelas subsidi BOS buku berkurang dari Rp. 22.000,-/siswa menjadi Rp. 11.000,/ siswa. Seperti diketahui, Pemerintah baru saja mengeluarkan Permendiknas No.2 Tahun 2008 tentang buku. Melalui permendiknas ini, Depdiknas akan membeli hak cipta dari penulis dan distribusinya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Depdiknas. Setidaknya Depdiknas mengalokasikan dana sebesar 20 miliar untuk pembelian hak cipta sebanyak 295 jilid buku.
B. STUDI KASUS BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK
KOMENTAR DARI BERBAGAI KALANGAN
Sepanjang kontroversi pengadaan buku sekolah elektronik, banyak komentar dan pandangan yang disampaikan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemangku kebijakan, praktisi perbukuan, politisi, para pemerhati pendidikan, kalangan penerbit, konsumen pemakai buku, dan lain sebagainya. Tentu saja, komentar dan pandangan tersebut sangat bervariasi dan memiliki sisi pandang yang berbeda-beda. Untuk itu, kita perlu mendudukan berbagai pandangan tersebut secara proporsional. Berbagai pandangan tersebut akan coba dianalisis secara sederhana untuk menemukan akar persoalan secara mendasar. Berikut ini adalah berbagai pandangan tersebut.
1. Pandangan Mendiknas Bambang Sudibyo:
(Suara Karya, 29/8/2008)
”Program BSE (buku sekolah elektronik) itu tidak ada. Itu hanya nama website Depdiknas yang isinya buku-buku pelajaran yang hak ciptanya sudah dibeli pemerintah. Namun yang terjadi, pemerintah dikonyol-konyolkan karena banyak sekolah yang belum punya listrik tapi pemerintah sudah buat program BSE. Sekali lagi saya tegaskan, BSE itu program buku murah. Maksud utama pembuatan website itu bukan untuk murid, tapi perusahaan agar mencetak dan menjual buku dengan harga sepertiga dari harga buku teks di pasaran,” katanya.
Menurut dia, saat ini sudah ada perusahaan yang hendak mencetak BSE dengan harga jual seperti ditetapkan pemerintah. Harga yang ditetapkan pemerintah diperhitungkan tetap mampu memberi keuntungan bagi perusahaan yang bersedia mencetaknya. Harga itu mencakup biaya produksi, biaya distribusi, dan margin keuntungan 15 persen.
”Harga jualnya sekitar sepertiga dari harga buku teks di pasaran. Harga buku ini diharapkan tidak lagi membebani masyarakat. Buku itu bisa didapat di toko- toko buku, bukan dibeli di guru atau sekolah,” kata Mendiknas
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Penentu Kebijakan
Cakupan permasalahan: Pro kualitas buku, Pro distribusi, Pro daya beli masyarakat
2. Arief Rahman, 21/8/2008
(http://www.surya.co.id/web/Pendidikan/Polemik-Seputar-Buku-Sekolah-Elektronik-Ketar-Ketir-Jelang-UTS.html
Mengenai buku sekolah elektronik (BSE), Arief menilai perlu ada proses penyesuaian. Lebih baik tidak bereaksi menolak, namun lebih antisipatif. Permendiknas 2/2008 tentang BSE memang baik bagi sebagian orang. Tapi, belum untuk seluruh rakyat Indonesia.
BSE perlu waktu download dan tepat untuk daerah yang sudah disaluri listrik dan dilengkapi teknologi informasi dan komunikasi. Baru kemudian daerah-daerah minim mengikutinya. Sebelum itu terwujud, pelaksana pendidikan di daerah minim itu harus berkreasi dalam PBM.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Pemerhati pendidikan
Cakupan permasalahan: Pro kualitas buku, netral distribusi, netral daya beli
3. Aria Bima, Anggota DPR (18/8/2008)
Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), yang membeli hak cipta buku pelajaran dan melarang penjualan langsung buku pelajaran oleh penerbit ke sekolah serta meminta masyarakat atau pihak sekolah mengunduh buku elektronik yang telah dibeli hak ciptanya dari internet, sangat bersifat bias kota.
Artinya, kebijakan ini cenderung hanya realistis bagi masyarakat kota. "Itupun kelas menengah ke atas, yang sudah terbiasa mengakses dunia maya. Sedangkan bagi siswa, sekolah, atau guru miskin di pedesaan atau kota-kota kecil, kebijakan tersebut sangat menyulitkan, lantaran peranti komputer atau internet belum dapat mereka akses," katanya.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Politisi
Cakupan permasalahan: kontra distribusi, kontra daya beli
4. Iskandar Agung, Puslitjaknov Depdiknas:
(Suara Karya, 10/9/2008)
Pelaksanaan program e-book atau buku sekolah elektronik (BSE) harus ditunda dan tidak bisa dipaksakan. Karena, secara teknis, program ini belum siap dilaksanakan dan kebijakan ini membuat kepala sekolah pada posisi dilematis. Jika program ini terus dipaksakan untuk dilaksanakan, yang menjadi korban nantinya adalah orangtua murid, siswa, dan juga sekolah. Program BSE yang awalnya untuk menciptakan buku sekolah yang murah dan memiliki umur pakai hingga lima tahun itu pada kenyataannya justru buku itu menjadi lebih mahal karena belum tersedia secara luas dan umur pakainya juga lebih pendek, hanya berkisar dua tahun.
Untuk men-download (mengunduh) buku, diperlukan perangkat komputer dan internet. Kondisi ini belum termasuk mencetak atau menge-print buku yang akan diunduh, selanjutnya hasil printing tadi diperbanyak untuk siswa. Pada akhirnya, nilai ekonomis BSE itu justru lebih mahal dibandingkan dengan harga buku sebelumnya.
Demikian pernyataan yang terlontar dalam Seminar Pendidikan Nasional dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Jakarta beberapa hari lalu.
Menurut Iskandar Agung dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov) Depdiknas, yang menjadi salah satu pembicara dengan topik upaya pendistribusian buku murah, kenyataan itu tidak terbantahkan.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Pemerhati pendidikan
Cakupan permasalahan: kontra distribusi, kontra daya beli, kontra masa pakai
5. ICW (Indonesian Corruption Watch):
Kebijakan buku sekolah elektronik (BSE) ini bisa dikatakan sebagai langkah mundur karena mengarah pada privatisasi pendidikan. Satu sisi, Penggunaan jaringan internet agar masyarakat dapat mengunduh secara gratis merupakan langkah maju. Tetapi disisi lain pemerintah tidak menyiapkan kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur jaringan internet diseluruh indonesia.
Berdasarkan hasil investigasi Kelompok Independen Untuk Advokasi Buku (Kitab) di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bekasi dan Depok menemukan jika banyak kepala sekolah yang belum paham tentang buku elektonik. Bahkan Fitri Sunarto berani menjamin kalau sampai saat ini belum ada satu pun sekolah dasar yang menggunakan buku sekolah elektronik.
Artinya BSE sepertinya hanya merupakan pensiasatan pemerintah untuk melepaskan tanggungjawab pendanaan disektor perbukuan. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena pendidikan akan semakin sulit dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan tentunya kontraproduktif dengan kebijakan penuntasan wajib belajar tahun 2009.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Pemerhati/LSM
Cakupan permasalahan: netral distribusi, kontra daya beli
6. Setia Dharma, Ketua Umum IKAPI:
Harga kertas dan pajak masih menjadi alasan penerbit terkait sulitnya menekan harga buku, terutama buku pelajaran sekolah. Penerbit berharap, pemerintah menyubsidi harga buku guna memperluas akses terhadap buku pelajaran, selain membuat buku digital.
Hal itu dikemukakan Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Setia Dharma Madjid, Selasa (15/7). Seperti diberitakan sebelumnya, orangtua kembali dibebani biaya buku pelajaran begitu memasuki tahun ajaran baru. Sebagai gambaran, di Jakarta, orangtua mengeluarkan dana sekitar Rp 200.000 hingga Rp 1.000.000 untuk buku pelajaran satu semester. Buku digital program Departemen Pendidikan Nasional belum disosialisasikan, apalagi dimanfaatkan oleh masyarakat.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: kalangan penerbit
Cakupan permasalahan: aspek produksi, regulasi
7. Cyprianus Aoer, Anggota DPR:
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI-P, Cyprianus Aoer, mengatakan, kebijakan buku sekolah elektronik mencerminkan ketidakadilan. ”Seolah-olah semua pendidikan seperti di Jakarta. Itu mengabaikan apa yang disebut pemerataan dan keadilan. Warga di daerah pedalaman tidak bisa mengakses internet,” ujar Cyprianus.
Pengguna internet di Indonesia saat baru sekitar 18 juta orang atau sekitar 5 persen dari jumlah penduduk. Adapun dari 72.000 desa di Indonesia, masih terdapat 38.000 desa yang belum tersambung dengan perangkat komunikasi dan informasi.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Politisi
Cakupan permasalahan: kontra distribusi, kontra daya beli
8. Firdaus Oemar, Ketua Pusat Buku Indonesia (12/11/2008)
(Kompas, 12/11/2008)
"Penjualan Buku murah ke daerah masih terkendala distribusi. Biaya distribusi untuk daerah di luar Pulau Jawa sangat tinggi, sehingga HET yang ditetapkan Depdiknas sulit dipenuhi.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Kalangan penerbit
Cakupan permasalahan: kontra distribusi
9. M. Muhadjir, Pelaksana Kepala Pusbuk (12/11/2008)
(Kompas, 12/11/2008)
Untuk menekan biaya distribusi, tidak selayaknya buku dicetak seluruhnya di pulau Jawa. Mestinya buku tersebut dicetak di luar pulau Jawa dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Pemangku kebijakan
Cakupan permasalahan: netral distibusi
10. Gatot Wahyudi, IKAPI Jateng (15/72008)
(Sinar Harapan, 16/11/7/2008; http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/15/sh08.html
Regulasi Menteri Pendidikan Nasional tentang buku elektronik yang dapat diakses melalui internet akan mengancam kelangsungan penerbit dan pada gilirannya juga akan mengancam ribuan buruh di sektor ini. Sekitar 70 perusahaan penerbit yang ada di wilayah kerja Ikatan Penerbit IKAPI Jawa Tengah telah beberapa bulan terakhir menghentikan produksi buku pelajaran sekolah, kata Gatot Wahyudi, Ketua Kompartemen Buku Pelajaran dan Umum IKAPI Jawa Tengah, kepada wartawan di Solo, Selasa (15/7)
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Kalangan penerbit
Cakupan permasalahan: aspek ekonomi dan tenaga kerja
11. Doni Irfan, Wakil Ketua IKAPI Sumut
(Waspada Online, 7/8/2008)
“..Pemerintah perlu menerapkan regulasi soal pencetakan dan penggandaan BSE untuk menghindari terjadinya monopoli perusahaan penerbit dari percetakan dari Pulau Jawa.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Penerbit
Cakupan permasalahan: kontra distribusi
12. Kadarisman, SE, M.Pd, Ka SubBid Data Perbukuan Pusbuk Depdiknas :
(Waspada Online, 7/8/2008)
“..buku sekolah elektronik (BSE) akan lebih murah harganya kalau dicetak secara massal. Karena itu dia menganjurkan agar proses pencetakan BSE dapat mengikutsertakan penerbit lokal. BSE memang bisa di-download oleh siapa saja tanpa perlu meminta izin. Namun harganya akan lebih murah kalau dapat dicetak sekaligus karena biaya produksinya lebih murah, katanya dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Pemanfaatan Buku Pendidikan Dalam Rangka Sosialisasi BSE di Medan, Selasa (5/8)
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Pemangku Kebijakan
Cakupan permasalahan: pro distribusi, pro daya beli
13. Wildan, Siswa SMP Negeri di Jakarta
( http://www.hupelita.com/baca.php?id=53669)
Penyediaan buku elektronik yang disiapkan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk siswa SD/SMP, SMA dan SMK belum bisa diakses secara maksimal.
Belum bisa, terkadang sulit, ujar Wildan, siswa SMP Negeri di Jakarta, kemarin.
Ia mengaku gembira dengan menyediaan buku pelajaran yang bisa diakses melalui internet atau istilahnya buku elektronik, namun faktanya justru masih sulit diakses siswa.
Karena itu, saya berharap agar Depdiknas memberikan jalan keluar terhadap persoalan ini, ujarnya.
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Siswa (konsumen buku)
Cakupan permasalahan: kontra distribusi
14. Saefullah, Waka Dinas Dikdas Prov DKI Jakarta
( http://www.hupelita.com/baca.php?id=53669)
“...Karena banyaknya minat yang mengakses sehingga terkadang ditemui kendala, ujarnya. Menurut dia, mengingat tingginya minat masyarakat dalam mengakses website tersebut sehingga mengalami hambatan. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan tepat serta baru dibidang pendidikan, Dinas Dikdas telah melakukan upload buku elektronik tersebut dan dapat dilihat pada website Dinas Pendidikan Dasar melalui www.dinasdikdasdki.go.id .
Analisis terhadap komentar:
Status komentator: Pemangku Kebijakan
Cakupan permasalahan: pro distribusi
Analisis Terhadap Respons & Komentar terhadap BSE:
Untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap kontroversi BSE, penulis mencoba memetakan berbagai pandangan sebagaimana telah diungkapkan diatas dalam bentuk matris masalah berikut:
NO Status Cakupan komentar Keterangan
1 Penentu Kebijakan Pro kualitas buku, Pro distribusi, Pro daya beli
2 Pemerhati Pro kualitas buku, netral distribusi, netral daya beli
3 Politis Kontra distribusi, kontra daya beli
4 Pemerhati Kontra distribusi, kontra daya beli, kontra masa pakai
5 Pemerhati LSM netral distribusi, kontra daya beli
6 Penerbit aspek regulasi, aspek produksi di luar batasan masalah
7 Politisi Kontra distribusi, kontra daya beli
8 Penerbit Kontra distribusi
9 Pemangku Kebijakan Netral distribusi
10 Penerbit aspek ekonomi, tenaga kerja di luar batasan cakupan masalah
11 Penerbit Kontra distribusi
12 Pemangku kebijakan Pro distribusi, pro daya beli
13 Siswa Kontra distribusi
14 Pemangku Kebijakan Pro distribusi
Lebih lanjut, berbagai pandangan tersebut dicoba dianalisis dengan bantuan matriks respon berikut yang dikelompokkan berdasarkan respon positif atau negatif terhadap salah satu komponen CIPP (Context, Input, Process, Product). Dalam hal ini penulis mencoba membatasi, yang dimaksud konteks dalam studi kasus ini adalah mencakup kondisi masyarakat, kondisi sekolah, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud Input distribusi dan sosialisasi BSE. Adapun yang dimaksud proses adalah yang menyangkut informasi pelaksanaan BSE meliputi kekuatan dan kelemahan implementasi BSE. Sedangkan produk mencakup jumlah dan kualitas BSE. Berdasarkan batasan sementara ini, penulis mencoba memetakan berbagai pandangan tersebut di atas.
Matriks Analisis CIPP:
Context Input Process Product
Penentu Kebijakan + + + +
Pemerhati +- +- +-
Politis - - -
Pemerhati - - -
Pemerhati LSM - +- +-
Penerbit -
Politisi - - -
Penerbit -
Pemangku Kebijakan + - +
Penerbit - -
Penerbit - -
Pemangku kebijakan + +
Siswa + -
Pemangku Kebijakan + + +
Berdasarkan matriks CIPP di atas, terlihat keragaman pandangan para narasumber, dan sekaligus belum komprehensifnya berbagai pandangan tersebut.
Berdasarkan kedua matriks analisis di atas, terlihat bahwa berbagai pandangan yang dilontarkan oleh masing-masing pihak memiliki sisi pandang yang berbeda menyangkut cakupan permasalahan ataupun komponen program (konteks, input, proses dan produk). Hal ini dapat dimengerti karena pandangan-pandangan tersebut bersumber dari kutipan media massa yang seringkali meminta komentar secara parsial, dalam momen yang spesifik, dan memiliki tendensi publisitas. Terlebih, para komentator memiliki posisi dan status yang berbeda, sehingga dapat dipahami memiliki kepentingan yang juga tidak seragam. Untuk itu, analisis lebih lanjut tentang permasalahan ini sesungguhnya memerlukan pandangan yang lebih komprehensif dari masing-masing pihak. Namun demikian, dalam studi kasus ini penulis mencoba membatasi pada konteks permasalahan yang dan sumber sebagaimana telah dikutipkan di atas.
Pada dasarnya, BSE merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan permasalahan perbukuan yang ada selama ini. Terlihat dari tabel analisis permasalahan di atas, respons Mendiknas mencerminkan pandangan yang lebih komprehensif, dan memang sudah seharusnya demikian, mencakup 3 permasalahan umum yang telah dibahas sebelumnya, yaitu mencakup kualitas buku, distribusi, daya beli. Sesungguhnya, meskipun tidak terungkap secara eksplisit pada komentar Mendiknas di atas, kebijakan BSE juga merupakan respons terhadap masalah keempat, yaitu masa pakai. Berkaitan dengan aspek kualitas buku, hal ini tercermin dari perbaikan terhadap sistem penilaian buku yang melibatkan BSNP, yang pada akhirnya ditunjukkan dengan mengeluarkan beberapa Permendiknas berisi buku-buku yang layak pakai dan dibeli hak ciptanya oleh pemerintah. Secara langsung, hal juga menguntungkan penulis buku yang biasanya dari kalangan guru, namun sedikit merepotkan kalangan, karena mengganggu jalur distribusi dan aspek distribusi buku sekolah yang berlangsung selama ini. Di samping itu, dengan mengeluarkan regulasi tentang pemakaian buku layak pakai, akan mendorong peningkatan kualitas isi buku sekolah. Tentu saja, hal ini tidak mudah dicapai dalam waktu singkat. Dalam hal ini, sesungguhnya pemerintah juga perlu mewaspadai sistem penilaian perbukuan yang telah berlangsung. Meskipun telah diupayakan perbaikan sistem dan mekanisme, namun dengan banyak jumlah dan jenis yang harus dinilai keyakannya, membuka peluang lemahnya jaminan mutu terhadap kualitas buku. Hal ini dapat disebabkan diantaranya oleh pola rekrutmen tim penilai buku, yang karena dibutuhkan dalam jumlah banyak, maka terjadi pelonggaran kriteria penilai buku, yang pada akhirnya juga dapat menyebabkan lemahnya penilaian buku itu sendiri.
Meningkatnya peran teknologi informasi dalam perbukuan, sesungguhnya merupakan keniscayaan yang cepat atau lambat harus terjadi. Sinyalemen tentang pentingnya buku elektronik sesungguhnya telah lama digaungkan. Tak kurang, pengamat dan akademisi semisal Onno W Purbo ataupun HAR Tilaar (2001) menegaskan pentingnya e-book sebagai bagian dari konsekuensi perkembangan teknologi. Dalam tulisannya berjudul Buku dalam Eera Maya Cyber Era), Tilaar menyarankan intervensi pemerintah untuk menggalakkan gerakan buku murah, dan pemasyarakatan buku elektronik. Hal ini akan mendorong lahirnya generasi baru (Next generation/N-gen) yang lebih kreatif dan interaktif. Secara khusus, hal ini juga akan mendorong para pendidikan untuk lebih terampil dalam penguasaan teknologi informasi.
Di sisi lain, terlihat pemerintah berupaya membangun mekanisme pengadaan dan pola distribusi yang baru, dengan memasukkan aspek bisnis informatik sebagai stakeholder baru dalam industri perbukuan. Dalam pandangan pemerintah, keterlibatan teknik informatika dalam dunia perbukuan akan dapat membantu masalah produksi maupun juga distribusi buku. Intervensi pemerintah dalam hal ini, meskipun intervensi bukan hal yang asing dan memang dibutuhkan, akan menciptakan relasi baru dalam mekanisme hubungan antar stakeholder perbukuan. Begitu pula akan mendorong keseimbangan baru antara berbagai penerbit yang selama ini terlihat ada kesenjangan antar penerbit besar dan kecil.
Dalam hal distribusi maupun daya beli, terdapat perbedaan cara pandang antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dengan kalangan penerbit ataupun politisi. Perbedaan tersebut nampaknya terdapat pada penempatan BSE sebagai fungsi distribus buku. Pemerintah memandang BSE sebagai katalis, dan produk sementara yang akan mendorong harga buku yang lebih murah, dan pada akhirnya akan lebih mudah pula didistribusikan. Sementara kalangan politisi dan penerbit memandang BSE sebagai produk akhir distribusi. Perbedaan tersebut juga muncul dari perbedaan cara pandang terhadap perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Dengan dukungan proram Depdiknas yang lain, yaitu pengadaan komputer dan jaringan internet di sekolah, maka program BSE menjadi menemukan relevansinya. Sementara kalangan politisi lebih memandang situasi riil saat ini di pelosok negeri yang masih tertinggal secara ekonomi maupun teknologi.
Berbagai pandangan yang dikonotasikan negatif ataupun kontra terhadap BSE dapat diposisikan sebagai kritik membangun yang diperlukan untuk menyempurnakan upaya mengatasi masalah perbukuan, terutama buku sekolah di Indonesia. Begitu pula, kebijakan BSE tidak dapat dapat berdiri sendiri, tapi harus diikuti oleh kebijakan lainnya yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan BSE. Kebijakan yang langsung berkaitan dengan BSE misalnya adalah peningkatan kualitas sistem penilaian buku, pengadaan jaringan komputer dan internet di sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak berhubungan langsung dengan BSE misalnya regulasi tata niaga buku dan subsidi harga bahan baku kertas. Dalam hal ini, konsistensi pemerintah terhadap seluruh kebijakan secara komprehensif merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
KESIMPULAN
Pada dasarnya Buku Sekolah Elektronik merupakan terobosan positif yang perlu direspons secara proporsional. Kebijakan BSE ditujukan untuk mengatasi keempat permasalahan umum buku sekolah, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan. Diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan BSE yang menyangkut peningkatan kualitas sistem penilaian buku, pemerataan sarana komputer dan jaringan internet, tata niaga buku sekolah, serta regulasi subsidi bahan baku kertas.
DAFTAR RUJUKAN
Supriyadi, Dedi. 2000. Anatomi Buku Sekolah di Indonesia: Problematik Penilaian, Penyebaran, dan Penggunaan Buku Pelajaran, Buku Bacaan dan Buku Sumber. Bandung: Adicita
Tilaar, HAR. 2001. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
Saturday, June 20, 2009
PROFIL GURU SEBAGAI MURABBI
GURU SEBAGAI MURABBI
Oleh: Edy Chandra, S.Si, MA
Dosen STAIN Cirebon
MUQODDIMAH
Sudah menjadi hal yang lazim bagi setiap tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh seseorang harus adanya kesiapan dan persiapan terlebih dahulu .Sebagai contoh; membangun sebuah rumah tidak mungkin bisa terlaksana kecuali ada ahli bangunan yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang semua permasalahan yang terkait dengan bangunan. Demikian pula membangun Sumber Daya Manusia dengan proses pendidikan, tentunya membutuhkan guru-guru yang profesional.
Proses pendidikan merupakan pekerjaan yang sangat berat, mendidik berarti tidak hanya sekadar mengajar siswa, tetapi juga membentuk dan memformatnya agar memiliki kepribadian yang paripurna, termasuk diantaranya dengan menekan potensi negatif dan mengembangkan potensi positif pada dirinya.
Mendidik berarti berinteraksi dengan siswa sebagai manusia yang memiliki banyak dimensi dan permasalahan yang kompleks. Orang yang berinteraksi dengan makhluk selain manusa dengan mudah dapat menundukkan dan mengendalikannya namun berinteraksi dengan manusia tidak dapat disamakan dengan berinteraksi dengan binatang atau makhluk lainnya. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mendidik, bahkan orang yang sudah memiliki pemahaman yang bagus, latar belakang keilmuan yang yang memadai, kemampuan berbicara dan kemampuan berdialog yang baik sekalipun belum cukup untuk menjadi pendidik yang sukses.
Dalam khazanah peradaban Islam, pendidikan lebih dikenal dalam terminologi Tarbiyah. Adapun para pendidiknya dikenal dengan sebutan Murabbi. Mengingat mentarbiah manusia bukan pekerjaan yang ringan maka guru sebagai murabbi dituntut untuk terus melakukan peningkatan kualitas diri agar menjadi murabbi, pendidik yang profesional.
PENGERTIAN TARBIYAH
Pengertian Tarbiyah secara bahasa adalah Tansyi`ah (pembentukan), Ri`ayah (pemeliharaan), Tanmiyah (pengembangan), dan Taujih (pengarahan). Dalam penerapannya, penggunaan sarana dan metoda pendidikan harus memperhatikan empat hal diatas sebagai langkah-langkah praktis untuk sampai pada tujuan strategis yaitu terbentuknya pribadi muslim da`i atau muslim shalih mushlih.
DEFINISI MURABBI
Murabbi adalah orang yang melaksanakan proses tarbiyah terhadap mutarabbi (peserta didik), dengan fokus kerjanya pada pembentukan pribadi muslim yang shalih dan muslih, yang memperhatikan aspek pemeliharaan[ar-ria’yah], pengembangan [at-tanmiyah] dan pengarahan[at-taujih] serta pemberdayaan[at-tauzhif].
FUNGSI MURABBI DI DALAM AL-QUR’AN
Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang menjelaskan fungsi murabbi, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran ayat 164 dan Al-Jumu’ah ayat 2. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 Allah SWT berfirman;
Artinya;
‘‘Sebagaimana Kami telah utus kepada kamu seorang rasul[Muhammad] membacakan kepadamu ayat-ayat Kami, membersihkan jiwa-jiwa kamu, mengajarkan kepada kamu al-kitab dan al-hikmah dan mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu belum mengetahuinya”.
Di dalam ayat ini ada 3 poin penting yaitu;
1. Rasul diutus kepada ummatnya sebagai murabbi[kama arsalna fikum rosulan minkum]
2. Rasul dalam melaksanakan fungsi tarbiyah dibekali manhaj dan penguasaannya yang benar dan utuh. [yatlu ‘alaikum ayatina]
3. Proses tarbiyah yang dilakukan Rasul memperhatikan 3 aspek penting yaitu;
a. Mensucikan jiwa[wayuzakkikum] agar terbentuknya ruhiah ma’nawiyah [mentalitas spiritual].
b. Mengajarkan ilmu[wayu’allimukumul kitaba walhikmata] agar terbentuknya fikriyah tsaqofiyah [wawasan intelektual]
c. Mengajarkan cara beramal [wayu’allimukum maa lam takunu ta’lamun] agar terbentuknya amaliah harokiah[amal dan harokah].
Jika kita perhatikan ayat di atas tazkiyatun nafs [pembersihan jiwa] menjadi skala prioritas dalam proses tarbiyah sebelum memberikan wawasan intelektualitas dan berbagai aktivitas, karena perubahan dan perbaikan manusia harus dimulai dari perubahan dan perbaikan jiwa sebagaimana. firman Allah dalam surat Ar-Ra’d ayat 11.
Artinya;
“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaan dirinya’’.
walapun demikian, guru sebagai murabbi tidak boleh mengabaikan sisi-sisi yang lainnya yaitu sisi intelektualitas dan aktivitas secara seimbang dan berkesinambungan.
GURU SEBAGAI MURABBI
1. Tansyi`ah (pembentukan)
Dalam proses tansyi`ah harus memperhatikan tiga sisi penting yaitu :
a. Pembentukan Ruhiyah Ma`nawiyah.
Pembentukan ruhiyah ma’nawiyah dapat dilakukan dengan pembiasaan dan pembentukan mentalitas yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah pembiasaan dan monitoring terhadap kebiasaan ubudiyah siswa. Begitu pula pembiasaan terhadap akhlak-akhlak yang asasiyah seperti kejujuran dan toleransi.
b. Pembentukan Fikriyah Tsaqofiyah.
Pembentukan fikriyah tsaqafiyah dapat dilakukan dengan pembentukan kecintaan terhadap ilmu, sehingga siswa senantiasa terdorong untuk meningkatkan wawasan. Kecintaan terhadap ilmu akan mendorong siswa untuk menumbuhkan kultur belajar sepanjang hayat.
c. Pembentukan Aspek Amaliyah
Proses tarbiyah selain bertujuan membentuk pribadi dari sisi ruhiyah ma`nawiyah dan fikriyah tsaqofiyah juga bertujuan berorientasi amaliah yang harus dilakukan secara berbarengan dan berkeseimbangan sehingga sisi ruhiyah ma`nawiyah dan fikriyah tsaqofiyah teraktualisasi dan terformulasi dalam bentuk amal nyata dan kegiatan ril serta dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat luas.
2. Ar ri`ayah (pemeliharaan).
Kepribadian Islami yang sudah atau mulai terbentuk harus dijaga dan dipelihara ma`nawiyah, fikriyah dan amaliyahnya serta harus selalu dimutaba`ah (dikontrol) dan ditaqwim (dievaluasi) sehingga jangan sampai ada yang berkurang, menurun atau melemah. Dengan demikian kualitas dan kuantitas ibadah ritual, wawasan konseptual dan fikrah tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.
3. At Tanmiyah (pengembangan).
Dalam proses tarbiyah, Guru sebagai Murabbi tidak boleh puas dengan apa yang ada dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, apalagi menganggap sudah sempurna. Guru yang baik adalah Murabbi yang selalu memperbaiki kekurangan dan kelemahan serta meningkatkan kualitas, berpandangan jauh kedepan, bahwa tarbiyah harus siap dan mampu menawarkan konsep perubahan dan dapat mengajukan solusi dari berbagai permasalahan ummat dan berani tampil memimpin umat. Oleh karenanya kualitas diri merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan dalam proses tarbiyah.
4. At Taujih (pengarahan) dan At Tauzhif (Pemberdayaan).
Tarbiyah tidak hanya bertujuan untuk melahirkan manusia yang baik dan berkualitas secara pribadi namun harus mampu memberdayakan potensi dan kualitas diri untuk menjadi unsur perubah yang aktif dan produktif ( Al Muslim Ash Shalih Al Mushlih ). Sebagai Murabbi, guru dapat mengarahkan, memfungsikan dan memberdayakan potensi dan minta siswanya sesuai dengan bidang dan kapasitasnya.
FUNGSI GURU SEBAGAI MURABBI DALAM MENJALANKAN PROSES TARBIYAH
Murabbi dalam melaksanakan proses tarbiyah harus berperan sebagai ;
1. Walid [orang tua] dalam hubungan emosional.
2. Syaikh[bapak spiritual]dalam tarbiah ruhiah
3. Ustadz[guru] dalam mengajarkan ilmu
4. Shadiq[sahabat]dalam interaksi sehari-hari.
Agar fungsi-fungsi ini dapat di perankan oleh guru sebagai seorang murabbi maka guru dituntut untuk memenuhi keriteria dan sifat-sifat murabbi sukses.
KRITERIA DAN SIFAT-SIFAT MURABBI SUKSES
Diantara kriteria dan sifat-sifat murabbi sukses sebagai berikut ;
1. Memiliki ilmu.
Ilmu yang harus dimiliki seorang murabbi meliputi banyak cabang ilmu pengetahuan,diantaranya;
a. Ilmu syar’i; salahsatu tujuan tarbiyah dalam islam menjadikan manusia agar beribadah kepada Allah ibadah baru akan tercapai hanya dengan ilmu syar’i.Yang dimaksud dengan ilmu syar’i di sini tidak berarti bahwa seorang murabbi harus alim di bidang ilmu syar’i atau sepesialis di bidang ulum syar’iah akan tetapi ilmu syar’I yang harus dimiliki seorang murobbi adalah ilmu syar’i yang dengannya ia mampu membaca, serta memiliki ilmu-ilmu dasar yang kemudian ia dapat mengembangkan potensi syar’inya dengan semangat belajar.
b. Ilmu pngetahuan yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai guru sesuai dengan situasi dan kodisi zaman dan masyarakatnya.
c. Psikologi, agar dapat memahami karakter manusia sesuai dengai usianya; anak-anak,remaja,dan orang dewasa, tentang motivasi, naluri dan potensi manusia serta membaca tulisan-tulisan dan kajian-kajian tentang kelompok masyarakat yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Ini tidak berarti seorang murabbi harus psikolog atau ahli di bidang ilmu pendidikan, akan tetapi yang diperlukan guru adalah dasar-dasar umum ilmu jiwa dan memiliki kemampuan memahami hasil kajian dan penelitian di bidang ini.
d. Mengetahui kesiapan, kemampuan dan potensi mutarobbi, dalam hal ini Rasul SAW. murabbi yang sangat tahu tentang kondisi, potensi, kesiapan dan kemampuan mutarabbi, sebagai contoh ketika rasul memberikan sarannya kepada Abu Dzar al-Gifari di saat ia minta jabatan kepada rasul dalam sabdanya ;
’’Wahai Abu Dzar saya lihat kamu dalam hal ini lemah,dan saya mencintai kamu seperti saya mencintai diri saya sendiri ,kamu tidak layak untuk memimpin hanya dua orang sekalipun dan tidak mampu mengelola harta milik anak yatim”.[H.R.Muslim].
e. Mengetahui lingkungan di mana mutarobbi berada/tinggal, karena lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepribadian, pengetahuan tentang lingkungan siswa sangat penting bagi guru sebagai bahan dalam proses tarbiyah.
2. Murabbi harus lebih baik kualitasnya dari siswa; dalam proses pendidikan terjadi proses timbal balik antara guru dan siswa, terjadi proses memberi dan mengambil, menyampaikan dan menerima. Oleh karenanya guru harus berupaya meningkatkan kapasitas diri agar lebih baik dari siswanya.
3. Mampu mentransformasikan apa-apa yang dimiliki; banyak orang-orang besar yang tidak mampu memberikan dan menyampaikan apa-apa yang dimilikinya, karenanya ia tidak dapat mendidik dengan baik, walaupun memiliki kelebihan dari sisi ilmu pengetahuan, moralitas, mentalitas dan emosional, akan tetapi karena alasan tertentu mereka mereka tidak mendapatkan pengalaman lapangan khususnya di medan Tarbiyah ia hanya memiliki wawasan teoritis tidak memliki pengalaman praktis. Orang-orang seperti ini sering dijumpai di acara-acara umum seperti kajian ilmiah, seminar, dialog wawancara dan lain-lainnya mereka pandai berbicara, kuat argumentasinya dan penyampaian materinya menarik, tapi semua itu belum cukup untuk menjadikan seseorang mampu mendidik orang lain. Sering kali kita terpesona dengan orang-orang seperti itu bahkan menganggap mereka memiliki potensi tarbiyah yang paling baik tanpa melihat sisi-sisi yang lain.
4. Memiliki kemampuan manjerial [al-qudroh ‘alal idarah]; kemampuan manajerial menjadi salah satu kriteria asasi bagi murobbi. Tidak semua orang memilki kemampuan ini. Dengan kemampuan ini, guru akan dapat memanaj berbagai potensi, dan mengarahkan dengan berbagai sarana dan metoda pendidikan yang tersedia.
5. Memiliki kemampuan mengevaluasi [al-qudroh ‘alal mutaba’ah]; proses tarbiyah bersifat terus menerus dan berkesinambungan tidak cukup denan arahan-arahan sesaat dan temporer dan tarbiyah membutuhkan evaluasi yang berkesinambungan. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses pendidikan maka evaluasi suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Murobbi mengevaluasi dirinya, manhaj, sarana, media, metoda dan siswanya secara intensif dan integral.
6. Memiliki kemampuan melakukan penilaian [al-qudroh ‘alat taqwim]; penilaian merupakan proses yang tidak terpisahkan dari tarbiah itu sendiri, karenanya guru harus melakukan penilaian terhadap siswa yang tidak hanya didasari pada penguasaan ilmu, tetapi juga karakteristik prilaku dan kepribadian siswa. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam dunia pendidikan modern sekarang yang mengenal adanya Authentic Assessment dan penilaian holistik. Tentu saja penilaian harus dilakukan secara ilmiah dan obyektif dengan berpegang pada kaidah-kaidah taqwim yang telah baku, bukan semata kesan pribadi atau emosional.
7. Memiliki kemampuan membangun hubungan emosional [al-qudroh ‘ala bina al-‘alaqoh al-insaniah]. Hubungan antara guru dan siswa harus dilandasi kasih sayang dan cinta karena Allah. Maka murobbi yang tidak menanamkan kasih sayang dan kecintaan kedalam jiwa mutarobbinya, bisa dipastikan bahwa semua pelajaran dan pesan-pesannya yang disampaikan kepadanya akan berakhir dengan berakhirnya kata-kata dan tidak akan masuk ke dalam hati, apa lagi untuk menjadi ilmu yang mengkristal di dalam jiwa.
Allah SWT.telah mengingatkan didalam surat Ali Imron ayat 159 :
’’Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka ,sekiranya kamu bersikapkeras lagi berhati kasar tentulah menjauhkan diri dari sekelilingmu,karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad ,maka bertawakkallah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya’’.
Oleh: Edy Chandra, S.Si, MA
Dosen STAIN Cirebon
MUQODDIMAH
Sudah menjadi hal yang lazim bagi setiap tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh seseorang harus adanya kesiapan dan persiapan terlebih dahulu .Sebagai contoh; membangun sebuah rumah tidak mungkin bisa terlaksana kecuali ada ahli bangunan yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang semua permasalahan yang terkait dengan bangunan. Demikian pula membangun Sumber Daya Manusia dengan proses pendidikan, tentunya membutuhkan guru-guru yang profesional.
Proses pendidikan merupakan pekerjaan yang sangat berat, mendidik berarti tidak hanya sekadar mengajar siswa, tetapi juga membentuk dan memformatnya agar memiliki kepribadian yang paripurna, termasuk diantaranya dengan menekan potensi negatif dan mengembangkan potensi positif pada dirinya.
Mendidik berarti berinteraksi dengan siswa sebagai manusia yang memiliki banyak dimensi dan permasalahan yang kompleks. Orang yang berinteraksi dengan makhluk selain manusa dengan mudah dapat menundukkan dan mengendalikannya namun berinteraksi dengan manusia tidak dapat disamakan dengan berinteraksi dengan binatang atau makhluk lainnya. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mendidik, bahkan orang yang sudah memiliki pemahaman yang bagus, latar belakang keilmuan yang yang memadai, kemampuan berbicara dan kemampuan berdialog yang baik sekalipun belum cukup untuk menjadi pendidik yang sukses.
Dalam khazanah peradaban Islam, pendidikan lebih dikenal dalam terminologi Tarbiyah. Adapun para pendidiknya dikenal dengan sebutan Murabbi. Mengingat mentarbiah manusia bukan pekerjaan yang ringan maka guru sebagai murabbi dituntut untuk terus melakukan peningkatan kualitas diri agar menjadi murabbi, pendidik yang profesional.
PENGERTIAN TARBIYAH
Pengertian Tarbiyah secara bahasa adalah Tansyi`ah (pembentukan), Ri`ayah (pemeliharaan), Tanmiyah (pengembangan), dan Taujih (pengarahan). Dalam penerapannya, penggunaan sarana dan metoda pendidikan harus memperhatikan empat hal diatas sebagai langkah-langkah praktis untuk sampai pada tujuan strategis yaitu terbentuknya pribadi muslim da`i atau muslim shalih mushlih.
DEFINISI MURABBI
Murabbi adalah orang yang melaksanakan proses tarbiyah terhadap mutarabbi (peserta didik), dengan fokus kerjanya pada pembentukan pribadi muslim yang shalih dan muslih, yang memperhatikan aspek pemeliharaan[ar-ria’yah], pengembangan [at-tanmiyah] dan pengarahan[at-taujih] serta pemberdayaan[at-tauzhif].
FUNGSI MURABBI DI DALAM AL-QUR’AN
Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang menjelaskan fungsi murabbi, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran ayat 164 dan Al-Jumu’ah ayat 2. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 Allah SWT berfirman;
Artinya;
‘‘Sebagaimana Kami telah utus kepada kamu seorang rasul[Muhammad] membacakan kepadamu ayat-ayat Kami, membersihkan jiwa-jiwa kamu, mengajarkan kepada kamu al-kitab dan al-hikmah dan mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu belum mengetahuinya”.
Di dalam ayat ini ada 3 poin penting yaitu;
1. Rasul diutus kepada ummatnya sebagai murabbi[kama arsalna fikum rosulan minkum]
2. Rasul dalam melaksanakan fungsi tarbiyah dibekali manhaj dan penguasaannya yang benar dan utuh. [yatlu ‘alaikum ayatina]
3. Proses tarbiyah yang dilakukan Rasul memperhatikan 3 aspek penting yaitu;
a. Mensucikan jiwa[wayuzakkikum] agar terbentuknya ruhiah ma’nawiyah [mentalitas spiritual].
b. Mengajarkan ilmu[wayu’allimukumul kitaba walhikmata] agar terbentuknya fikriyah tsaqofiyah [wawasan intelektual]
c. Mengajarkan cara beramal [wayu’allimukum maa lam takunu ta’lamun] agar terbentuknya amaliah harokiah[amal dan harokah].
Jika kita perhatikan ayat di atas tazkiyatun nafs [pembersihan jiwa] menjadi skala prioritas dalam proses tarbiyah sebelum memberikan wawasan intelektualitas dan berbagai aktivitas, karena perubahan dan perbaikan manusia harus dimulai dari perubahan dan perbaikan jiwa sebagaimana. firman Allah dalam surat Ar-Ra’d ayat 11.
Artinya;
“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaan dirinya’’.
walapun demikian, guru sebagai murabbi tidak boleh mengabaikan sisi-sisi yang lainnya yaitu sisi intelektualitas dan aktivitas secara seimbang dan berkesinambungan.
GURU SEBAGAI MURABBI
1. Tansyi`ah (pembentukan)
Dalam proses tansyi`ah harus memperhatikan tiga sisi penting yaitu :
a. Pembentukan Ruhiyah Ma`nawiyah.
Pembentukan ruhiyah ma’nawiyah dapat dilakukan dengan pembiasaan dan pembentukan mentalitas yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah pembiasaan dan monitoring terhadap kebiasaan ubudiyah siswa. Begitu pula pembiasaan terhadap akhlak-akhlak yang asasiyah seperti kejujuran dan toleransi.
b. Pembentukan Fikriyah Tsaqofiyah.
Pembentukan fikriyah tsaqafiyah dapat dilakukan dengan pembentukan kecintaan terhadap ilmu, sehingga siswa senantiasa terdorong untuk meningkatkan wawasan. Kecintaan terhadap ilmu akan mendorong siswa untuk menumbuhkan kultur belajar sepanjang hayat.
c. Pembentukan Aspek Amaliyah
Proses tarbiyah selain bertujuan membentuk pribadi dari sisi ruhiyah ma`nawiyah dan fikriyah tsaqofiyah juga bertujuan berorientasi amaliah yang harus dilakukan secara berbarengan dan berkeseimbangan sehingga sisi ruhiyah ma`nawiyah dan fikriyah tsaqofiyah teraktualisasi dan terformulasi dalam bentuk amal nyata dan kegiatan ril serta dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat luas.
2. Ar ri`ayah (pemeliharaan).
Kepribadian Islami yang sudah atau mulai terbentuk harus dijaga dan dipelihara ma`nawiyah, fikriyah dan amaliyahnya serta harus selalu dimutaba`ah (dikontrol) dan ditaqwim (dievaluasi) sehingga jangan sampai ada yang berkurang, menurun atau melemah. Dengan demikian kualitas dan kuantitas ibadah ritual, wawasan konseptual dan fikrah tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.
3. At Tanmiyah (pengembangan).
Dalam proses tarbiyah, Guru sebagai Murabbi tidak boleh puas dengan apa yang ada dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, apalagi menganggap sudah sempurna. Guru yang baik adalah Murabbi yang selalu memperbaiki kekurangan dan kelemahan serta meningkatkan kualitas, berpandangan jauh kedepan, bahwa tarbiyah harus siap dan mampu menawarkan konsep perubahan dan dapat mengajukan solusi dari berbagai permasalahan ummat dan berani tampil memimpin umat. Oleh karenanya kualitas diri merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan dalam proses tarbiyah.
4. At Taujih (pengarahan) dan At Tauzhif (Pemberdayaan).
Tarbiyah tidak hanya bertujuan untuk melahirkan manusia yang baik dan berkualitas secara pribadi namun harus mampu memberdayakan potensi dan kualitas diri untuk menjadi unsur perubah yang aktif dan produktif ( Al Muslim Ash Shalih Al Mushlih ). Sebagai Murabbi, guru dapat mengarahkan, memfungsikan dan memberdayakan potensi dan minta siswanya sesuai dengan bidang dan kapasitasnya.
FUNGSI GURU SEBAGAI MURABBI DALAM MENJALANKAN PROSES TARBIYAH
Murabbi dalam melaksanakan proses tarbiyah harus berperan sebagai ;
1. Walid [orang tua] dalam hubungan emosional.
2. Syaikh[bapak spiritual]dalam tarbiah ruhiah
3. Ustadz[guru] dalam mengajarkan ilmu
4. Shadiq[sahabat]dalam interaksi sehari-hari.
Agar fungsi-fungsi ini dapat di perankan oleh guru sebagai seorang murabbi maka guru dituntut untuk memenuhi keriteria dan sifat-sifat murabbi sukses.
KRITERIA DAN SIFAT-SIFAT MURABBI SUKSES
Diantara kriteria dan sifat-sifat murabbi sukses sebagai berikut ;
1. Memiliki ilmu.
Ilmu yang harus dimiliki seorang murabbi meliputi banyak cabang ilmu pengetahuan,diantaranya;
a. Ilmu syar’i; salahsatu tujuan tarbiyah dalam islam menjadikan manusia agar beribadah kepada Allah ibadah baru akan tercapai hanya dengan ilmu syar’i.Yang dimaksud dengan ilmu syar’i di sini tidak berarti bahwa seorang murabbi harus alim di bidang ilmu syar’i atau sepesialis di bidang ulum syar’iah akan tetapi ilmu syar’I yang harus dimiliki seorang murobbi adalah ilmu syar’i yang dengannya ia mampu membaca, serta memiliki ilmu-ilmu dasar yang kemudian ia dapat mengembangkan potensi syar’inya dengan semangat belajar.
b. Ilmu pngetahuan yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai guru sesuai dengan situasi dan kodisi zaman dan masyarakatnya.
c. Psikologi, agar dapat memahami karakter manusia sesuai dengai usianya; anak-anak,remaja,dan orang dewasa, tentang motivasi, naluri dan potensi manusia serta membaca tulisan-tulisan dan kajian-kajian tentang kelompok masyarakat yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Ini tidak berarti seorang murabbi harus psikolog atau ahli di bidang ilmu pendidikan, akan tetapi yang diperlukan guru adalah dasar-dasar umum ilmu jiwa dan memiliki kemampuan memahami hasil kajian dan penelitian di bidang ini.
d. Mengetahui kesiapan, kemampuan dan potensi mutarobbi, dalam hal ini Rasul SAW. murabbi yang sangat tahu tentang kondisi, potensi, kesiapan dan kemampuan mutarabbi, sebagai contoh ketika rasul memberikan sarannya kepada Abu Dzar al-Gifari di saat ia minta jabatan kepada rasul dalam sabdanya ;
’’Wahai Abu Dzar saya lihat kamu dalam hal ini lemah,dan saya mencintai kamu seperti saya mencintai diri saya sendiri ,kamu tidak layak untuk memimpin hanya dua orang sekalipun dan tidak mampu mengelola harta milik anak yatim”.[H.R.Muslim].
e. Mengetahui lingkungan di mana mutarobbi berada/tinggal, karena lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepribadian, pengetahuan tentang lingkungan siswa sangat penting bagi guru sebagai bahan dalam proses tarbiyah.
2. Murabbi harus lebih baik kualitasnya dari siswa; dalam proses pendidikan terjadi proses timbal balik antara guru dan siswa, terjadi proses memberi dan mengambil, menyampaikan dan menerima. Oleh karenanya guru harus berupaya meningkatkan kapasitas diri agar lebih baik dari siswanya.
3. Mampu mentransformasikan apa-apa yang dimiliki; banyak orang-orang besar yang tidak mampu memberikan dan menyampaikan apa-apa yang dimilikinya, karenanya ia tidak dapat mendidik dengan baik, walaupun memiliki kelebihan dari sisi ilmu pengetahuan, moralitas, mentalitas dan emosional, akan tetapi karena alasan tertentu mereka mereka tidak mendapatkan pengalaman lapangan khususnya di medan Tarbiyah ia hanya memiliki wawasan teoritis tidak memliki pengalaman praktis. Orang-orang seperti ini sering dijumpai di acara-acara umum seperti kajian ilmiah, seminar, dialog wawancara dan lain-lainnya mereka pandai berbicara, kuat argumentasinya dan penyampaian materinya menarik, tapi semua itu belum cukup untuk menjadikan seseorang mampu mendidik orang lain. Sering kali kita terpesona dengan orang-orang seperti itu bahkan menganggap mereka memiliki potensi tarbiyah yang paling baik tanpa melihat sisi-sisi yang lain.
4. Memiliki kemampuan manjerial [al-qudroh ‘alal idarah]; kemampuan manajerial menjadi salah satu kriteria asasi bagi murobbi. Tidak semua orang memilki kemampuan ini. Dengan kemampuan ini, guru akan dapat memanaj berbagai potensi, dan mengarahkan dengan berbagai sarana dan metoda pendidikan yang tersedia.
5. Memiliki kemampuan mengevaluasi [al-qudroh ‘alal mutaba’ah]; proses tarbiyah bersifat terus menerus dan berkesinambungan tidak cukup denan arahan-arahan sesaat dan temporer dan tarbiyah membutuhkan evaluasi yang berkesinambungan. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses pendidikan maka evaluasi suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Murobbi mengevaluasi dirinya, manhaj, sarana, media, metoda dan siswanya secara intensif dan integral.
6. Memiliki kemampuan melakukan penilaian [al-qudroh ‘alat taqwim]; penilaian merupakan proses yang tidak terpisahkan dari tarbiah itu sendiri, karenanya guru harus melakukan penilaian terhadap siswa yang tidak hanya didasari pada penguasaan ilmu, tetapi juga karakteristik prilaku dan kepribadian siswa. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam dunia pendidikan modern sekarang yang mengenal adanya Authentic Assessment dan penilaian holistik. Tentu saja penilaian harus dilakukan secara ilmiah dan obyektif dengan berpegang pada kaidah-kaidah taqwim yang telah baku, bukan semata kesan pribadi atau emosional.
7. Memiliki kemampuan membangun hubungan emosional [al-qudroh ‘ala bina al-‘alaqoh al-insaniah]. Hubungan antara guru dan siswa harus dilandasi kasih sayang dan cinta karena Allah. Maka murobbi yang tidak menanamkan kasih sayang dan kecintaan kedalam jiwa mutarobbinya, bisa dipastikan bahwa semua pelajaran dan pesan-pesannya yang disampaikan kepadanya akan berakhir dengan berakhirnya kata-kata dan tidak akan masuk ke dalam hati, apa lagi untuk menjadi ilmu yang mengkristal di dalam jiwa.
Allah SWT.telah mengingatkan didalam surat Ali Imron ayat 159 :
’’Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka ,sekiranya kamu bersikapkeras lagi berhati kasar tentulah menjauhkan diri dari sekelilingmu,karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad ,maka bertawakkallah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya’’.
REORIENTASI LEMBAGA DA’WAH KAMPUS MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI
REORIENTASI LEMBAGA DA’WAH KAMPUS MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI[1]
Oleh :
Edy Chandra, S.Si, MA[2]
“Katakanlah : Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik” (Q.S. 12 : 108)
Globalisasi : Sebuah Tantangan Da’wah
Hari ini, hampir-hampir tidak satu informasipun yang dapat disembunyikan. Dunia seakan-akan menjadi wilayah tanpa batas dan sekat-sekat kenegaraan (The Borderless World) dan kita seperti hidup pada sebuah kampung besar (The Big Village) bernama dunia. Perkembangan teknologi informasi yang lebih pesat ketimbang kemampuan manusia mensosialisasikan dan menguasai teknologi tersebut secara merata, menyebabkan globalisasi informasi menjadi sebuah keniscayaan. Dilema yang muincul kemudian adalah ketika informasi dan teknologi yang mengglobal tersebut bagaikan pisau bermata dua. Di samping sarat dengan nilai positif dan kebaikan, tentu saja senantiasa akan ada penumpang gelap berupa dampak negatif yang memicu munculnya ‘globalisasi kerusakan”. Disinilah da’wah islam menemukan tantangannya. Bagaimana ummat islam diharuskan mampu memunculkan solusi dan alternatif yang lebih argumentatif, menarik, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dalam menghadapi pertarungan ideologi yang sesungguhnya..
Globalisasi dalam bidang ekonomi adalah sebuah keniscayaan sejarah. Perkembangan dan fluktuasi kondisi ekonomi suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan pengaruh dunia luar. Betapa negara dan sistem kemasyarakatan yang tidak mampu menghadapi persaingan global akan tersisih dari percaturan dunia. Krisis yang masih melanda negeri ini pun, menurut sebagian kalangan, adalah bagian dari rekayasa global untuk memprorak porandakan Indonesia, sebuah negeri muslim terbesar. Karenanya, ummat islam dituntut untuk segera mampu mengkonsolidasikan tidak hanya sumberdaya alam dan manusia, tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana sistem ekonomi segera dapat dimunculkan sebagai solusi alternatif untuk memecahkan kebuntuan sistem ekonomi kapitalis dan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Tentu saja, untuk itu diperlukan soliditas ummat sebagai sebuah negara yang diperhitungkan dalam percaturan dunia.
Di samping itu, globalisasi juga merambah aspek kultural. Kehidupan sosial budaya di suatu wilayah tak akan dapat diisolasi dari pengaruh budaya lainnya. Sistem nilai yang berasal dari sebuah kultur tertentu, paling tidak akan berakulturasi dengan nilai budaya lainnya, kalau tidak justru terinfiltrasi dan terintervensi.. Yang perlu diwaspadai adalah manakala sistem nilai dan budaya tertentu tidak memiliki imunitas yang memadai. Akibatnya, goncangan-goncngangan budaya (shock culture) akan sering terjadi, atau bahkan akan menjurus pada munculnya perasaan minder setiap kali berhadapan dengan nilai dan budaya luar (inferiority complex). Ketidakmampuan suatu bangsa dalam mempergunakan filter akan menjadi bom waktu yang akan meledak pada saatnya. Disini pula da’wah islam mesti mengambil peran dalam memelihara sistem nilai budaya agar senantiasa berada pada koridor islam.
URGENSI DA’WAH KAMPUS DAN LDK
Da’wah Islam harus berusaha secara optimal untuk menembus seluruh lapisan masyarakat. Scara hoizontal, gerakan islam harus menyebar kemana-mana secara merata, tidak terkecuali di kalangan kaum intelektual dan kampus. Bahkan Dr. Yusuf Qordhowi dalam bukunya “Fiqh Aulawiyat” menempatkan da’wah di kalangan pemuda dan kaum intelektual pada prioritas pertama, diikuti masyarakat umum, ketimbang masyarakat umum, kaum buruh, konglomerat dan lain sebagainya.
Urgensi da’wah di kalangan kampus dikarenakan beberapa hal (Dr. Abdul Lathif) antara lain :
1. Populasi yang banyak
2. Mempunyai sifat syabab : semangat, kuat, dinamis, dll
3. Belum banyak disibukkan dengan urusan dunia
4. Perioda kehidupan yang relatif masih panjang
5. Merupakan agen perubah dan aset bagi masyarakat serta da’i bagi masyarakat di masa depan
6. Mampu memberikan pemecahan islami bagimasalah-masalah yang ada di masyarakat
7. Penentu keberhasilan da’wah di kalangan berikutnya, di kalangan profesi
8. Kebutuhan gerakan islam akan tenaga profesional sebagai iron stock masa depan
Tentunya da’wah islam tidak akan efektif bila tidak diselenggarakan secara sistematis, terprogram dan terstruktur. Disinilah sebuah Lembaga Da’wah Kampus (LDK) memiliki peran dan posisi yang sangat signifikan. Untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dibutuhkan reorientasi dan rekonstruksi stuktur dan kelembagaan LDK.
KONSEPSI LEMBAGA DA’WAH KAMPUS
1) Prinsip Dasar
Perlu ditegaskan, bahwa prinsip da’wah kampus di kampus adalah Da’wah “Ammah dan Harokah Zhohiroh”. Konsekuensinya adalah sasaran dan obyek da’wah kampus adalah masyarakat kampus pada umumnya dan program-program yang digulirkan haruslah terbuka dan diketahui oleh masyarkat kampus.
Sasaran Da’wah Kampus
2) Sasaran Umum Da’wah di Kampus
Da’wah Kampus memiliki sasaran umum antara lain :
a. Tersebarnya da’wah islam di kampus
b. Terwujudnya barisan pendukung Islam yang berkesinambungan
c. Terbentuknya suasana Islami di kampus
d. Terkondisikannya peningkatan kafa’ah ilmiah
e. Terlatihnya para Aktivis sebagai calon pemimpin
f. Terlatihnya para aktivis dalam memberikan solusi islami
3) Sedangkan sasarannya secara khusus adalah membentuk kader da’wah yang memiliki kemampuan manajerial dan keterampilan (skill leadership & profesi)
4) Manajemen Da’wah Kampus
Dalam memanaj aktivitas da’wah di kampus dapat diterapkan konsep 3 M (Medan, Metode dan Musyawarah), disamping konsep manajemen modern POAC), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Medan
Perlu disadari bahwa medan da’wah di kampus bersifat khas kampus dengan segala karakteristiknya. Obyek dan Subyek da’wah kampus haruslah melibatkan segenap civitas akademika kampus. Kondisi kampus yang tidak netral dari pengaruh luar seperti sekulerisasi dan pemikiran lainnya, tentu mengharuskan para aktivis da’wah kampus untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan bijak.
Karakteristik khas kampus menyebabkan LDK mesti mengemban misi untuk mempersiapkan para aktivisnya untuk menjadi stock researcher dan stock leader di masa depan. Untuk itu, seluruh sarana dan infra struktur yang ada harus diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Secara khusus, STAIN Cirebon sebagai salah satu perguruan tinggi agama islam (PTAIN) selayaknya menjadi motivator dan katalisator bagi semaraknya da’wah Islam di Cirebon. Karenanya, amatlah janggal, bila aktivitas yang lebih semarak justru didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung semaraknya da’wah kampus. Kecendrungan bahwa kampus-kampus agama semisal STAIN dan IAIN lebih sepi dari kegiatan keislaman ketimbang kampus umum semisal IPB, UI, dan ITB serta IKIP, tentunya harus menjadi tantangan bagi seluruh aktivis da’wah kampus. Tidaklah tepat bila permasalahan tersebut disederhanakan hanya dengan sebuah kesimpulan bahwa para mahasiswa di perguruan tinggi agama mengalami kejenuhan dengan kajian keislaman dikarenakan adanya anggapan telah menguasai ilmu-ilmu keislaman lebih baik ketimbang rekan-rekan mereka di kampus umum.
b. Metode (Minhaj)
Berdasarkan kondisi medan da’wah di kampus seperti di atas, maka dengan sendirinya ruang lingkup da’wah di kampus tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan (Da’wah ‘Ammah dan da’wah Fardiyah), namun dapat dilengkapi dengan aspek lain, yaitu aktivitas yang berorientas pelayanan (‘Amal Khidami) dan aktivitas yang menunjang penumbuhan kapabilitas keilmuan dan keterampilan (‘Amal Ilmiyah dan Fanniyah).
Adapun pendekatan yang dilakukan, sebaiknya menggunakan pendekatan yang memperhatikan Fitrah, potensi minat dan bakat para kader, serta kadar keilmiahan suatu aktivitas.
Setiap aktivitas yang dilakukan hendaknya diorientasikan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan berkesinambungan, dilakukan secara bertahap dan terencana, serta dikemas dalam variasi kegiatan yang menarik, dinamis, dan memperhatikan kecendrungan issue dan pemikiran yang berkembang di lingkungan kampus.
Tema-tema dan issue yang dikedepankan hendaknya memperhatikan kecendrungan pemikiran dan permasalahan yang berkembang di lingkungan kampus. Secara umum, tema-tema tersebut dapat diorientasikan pada pada topik-topik sebagai berikut :
a. Islam sebagai Kebutuhan Insani
b. Wawasan Integralitas Islam
c. Peran Civitas Akademika dalam Kebangkitan Ummat
d. Solusi Islam dalam Problematika KOntemporer
Adapun langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh berkaitan dengan topik-topik tersebut di atas adalah dengan cara antara lain :
a. Penumbuhan kesadaran berda’wah di kalangan civitas akademika
b. Penguasaan wawasan berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan dan aturan-aturan kelengkapan yang menyertainya.
c. Pengarahan dan Penumbuhan potensi Aktivis da’wah kampus agar dapat memiliki peran strategis di setiap aktivitas dan lembaga kemahasiswaan kampus (intra & ekstra)
d. Melahirkan Kader-kader yang mampu diterima secara personal maupun kelembagaan di lingkungan kampus
c. Musyawarah
Agar aktivitas yang dilakukan dapat terselenggara dengan baik, efektif dan efisien, maka amal jama’i (kerja sama) mutlak diperlukan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas team work perlu dilakukan. Untuk itu Koordinasi horisontal sesama aktivis dan hubungan vertikal dengan berbagai lembaga terkait perlu dipelihara.
5) Karakteristik & Sifat Aktivis Da’wah Kampus
Untuk mampu mengemban misi da’wah di kampus, diperlukan aktivis yang senantias berupaya meningkatkan kualitas diri dan kelembagaan. Secara umum sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap aktivis kampus adalah Keikhlasan, Kejujuran, Amanah, Tawadlu’, Lemah lembut, Sabar, Penuh Pengorbanan, dan Supel dalam Pergaulan. Adapun sifat khusus bagi aktivis kampus antara lain : Kritis, Memiliki kemampuan Intelektual, Partisipatif, Kreatif, Lugas dan Terbuka, Memiliki Leadership, dan Profesional.
Subscribe to:
Posts (Atom)
